Evaluasi Penerapan Hukum di Gayungan: Perlukah Perubahan?
Evaluasi Penerapan Hukum di Gayungan: Perlukah Perubahan?
Penerapan hukum di Gayungan telah menjadi perbincangan hangat belakangan ini. Banyak pihak yang merasa bahwa ada kebutuhan akan evaluasi yang mendalam terhadap implementasi hukum di wilayah tersebut. Namun, pertanyaannya adalah, perlukah perubahan?
Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Hukum dan HAM (Lakpesdam), Ahmad Rifai, evaluasi penerapan hukum di Gayungan memang perlu dilakukan secara berkala. “Evaluasi adalah sebuah langkah penting dalam menilai apakah hukum yang ada sudah efektif dan efisien dalam menjalankan fungsinya,” ujarnya.
Namun, menurut Rifai, perubahan tidak selalu harus dilakukan. “Jika evaluasi menunjukkan bahwa penerapan hukum di Gayungan sudah berjalan dengan baik, maka tidak perlu melakukan perubahan. Namun, jika ada temuan bahwa ada kelemahan atau ketidakadilan dalam penerapan hukum, maka perubahan harus dilakukan,” tambahnya.
Salah satu contoh yang sering dijadikan sebagai kasus dalam evaluasi penerapan hukum di Gayungan adalah kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga. Menurut data dari Kepolisian Resor Surabaya, kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Gayungan masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum terkait kasus tersebut.
Menanggapi hal ini, Kepala Kepolisian Resor Surabaya, Komisaris Besar Polisi Andi Fairan, mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan upaya untuk meningkatkan penegakan hukum di Gayungan. “Kami terus melakukan patroli dan penindakan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun, tentu saja perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ini,” ujarnya.
Dalam hal ini, peran masyarakat juga sangat penting. Menurut Pengamat Hukum dari Universitas Airlangga, Prof. Dr. Bambang Sutopo, masyarakat juga perlu terlibat dalam proses evaluasi penerapan hukum di Gayungan. “Masyarakat dapat memberikan masukan dan melaporkan jika ada ketidakadilan atau kelemahan dalam penerapan hukum di wilayah mereka,” katanya.
Dari berbagai pendapat dan data yang ada, dapat disimpulkan bahwa evaluasi penerapan hukum di Gayungan memang perlu dilakukan secara berkala. Jika ditemukan kelemahan atau ketidakadilan, perubahan harus dilakukan untuk memastikan bahwa penerapan hukum di wilayah tersebut berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak.